Respons PDIP Atas Penundaan Putusan Gugatan Penetapan Prabowo-Gibran
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan respons tegas atas penundaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan yang mereka ajukan terhadap penetapan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. PDIP menilai penundaan ini semakin memperpanjang ketidakpastian hukum dan meminta agar MK segera memberikan kepastian dalam waktu dekat.
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya merasa kecewa dengan penundaan ini. Djarot menyebutkan bahwa PDIP mengajukan gugatan untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang transparan dan bebas dari konflik kepentingan. “Penundaan ini tentu menghambat kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam situasi politik saat ini. Kami berharap MK dapat segera menuntaskan perkara ini demi keadilan dan kepentingan bangsa,” ujar Djarot dalam keterangan persnya di Jakarta.
Menurut PDIP, penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo melanggar asas keadilan dalam konstitusi, mengingat Gibran adalah putra dari Presiden Joko Widodo yang saat ini masih menjabat. PDIP mempertanyakan keputusan KPU yang dianggap tidak memperhatikan aspek independensi dan potensi konflik kepentingan dalam pencalonan tersebut.
Sekretaris Tim Hukum PDIP, Bambang Widjojanto, juga menyampaikan keprihatinannya atas penundaan ini, yang menurutnya berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Bambang menegaskan bahwa gugatan PDIP bukan sekadar upaya politik, tetapi merupakan bagian dari menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. “Kita perlu menjaga agar Pilpres 2024 berjalan dengan adil dan tanpa konflik kepentingan. Kami berharap MK dapat segera membuat keputusan yang berpihak pada prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkap Bambang.
Di sisi lain, PDIP juga menekankan bahwa proses ini menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Djarot mengatakan bahwa partainya akan terus mengawal jalannya proses hukum ini hingga ada putusan yang final dan mengikat. “Kami tidak akan tinggal diam, dan akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Pilpres berjalan sesuai konstitusi. Apapun putusan MK nanti, kami percaya proses ini akan memperkuat demokrasi dan integritas pemilu di Indonesia,” tambahnya.
Pihak koalisi pendukung Prabowo-Gibran juga menanggapi respons PDIP dengan menyatakan bahwa mereka menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan percaya bahwa MK akan memberikan putusan yang adil. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa KPU sudah menjalankan proses sesuai prosedur yang ada. “Kami yakin KPU sudah mematuhi aturan yang berlaku, dan pasangan Prabowo-Gibran sudah memenuhi syarat pencalonan. Namun, kami menghormati langkah hukum yang diambil PDIP dan akan menunggu hasilnya,” ujar Muzani.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Aditya Dewantara, menilai bahwa penundaan putusan ini tidak hanya berimplikasi pada jalannya Pilpres 2024, tetapi juga menciptakan spekulasi di kalangan masyarakat. “Penundaan ini memperpanjang ketidakpastian, yang tentunya berpengaruh pada strategi politik kedua belah pihak. Jika penundaan terus berlarut-larut, ini bisa menciptakan keraguan di kalangan masyarakat terhadap proses pemilu yang sedang berlangsung,” jelas Aditya.
Dengan Pilpres yang semakin dekat, banyak pihak berharap agar Mahkamah Konstitusi segera mengeluarkan putusan terkait gugatan PDIP ini. Apapun hasilnya, putusan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dan memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas pemilu di Indonesia.
